Dengan sistem desentralisasi yang dicanangkan oleh pemerintah untuk pedesaan, pada prakteknya, ternyata kebijakan desa masih diatur pemerintahan daerah. BPD sebagai sarana aspirasi rakyat pedesaan masih belum berfungsi secara optimal.
Meski kapitalisme komprador ini juga menimpa praktek alokasi dana APBD, menurut berita salah satu koran nasional, Desa Bendar Juwana, Pati Jateng taraf hidupnya di atas rata2 desa nelayan yang lain.
Daripada menunggu dana dari pemerintah, baiknya kita pelajari hal-hal yang diterapkan di desa tersebut:
Meski kapitalisme komprador ini juga menimpa praktek alokasi dana APBD, menurut berita salah satu koran nasional, Desa Bendar Juwana, Pati Jateng taraf hidupnya di atas rata2 desa nelayan yang lain.
Daripada menunggu dana dari pemerintah, baiknya kita pelajari hal-hal yang diterapkan di desa tersebut:
- Social Trust berjalan sempurna ditandai dengan gotong royong dan persaudaraan sebagai relasi kekerabatan
- Keterlibatan perempuan dalam proses produksi dan penjualan hasil tangkap
- Hilangnya sistem ijon (lintah darat) diganti pola lembaga keuangan dengan dasar sistem bagi hasil
Berikut data kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (KPDT) 2008:
- Desa Maju 52.03 %
- Desa Amat Maju 2.11 %
- Desa Tertinggal 41.97 %
- Desa Amat Tertinggal 3.89 %
Komentar
Inge Sundoko